Ngayogyakarto Hadiningrat.

Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Provinsi yang istimewa di Indonesia, dan semoga akan terus istimewa. Berapa bulan yang lalu keistimewaan Yogyakarta terusik walau sekarang mereda akan tetapi besok akan mencuat kembali karena belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Berapa bulan lalu DIY heboh tak hanya dengan letusan Merapi tetapi juga heboh tentang gubernur DIY. Apalagi setelah komentar dari bapak SBY dan bapak mendagri yang sungguh menyakitkan bagi rakyat DIY. Mereka menganggap sistem monarki tidak berjalan lurus dengan demokrasi yanag ada di NKRI. Sungguh ironis sekali.

Pemerintah pusat sedang membuat Undang-undang Keistimwaan Yogyakarta, ya jadi perdebatan adalah tentang jabatan gubernur. Pemerintah pusat menginginkan gubernur dari DIY berdasarkan pemilihan umum gubernur sama seperti provinsi yang lain di Indonesia, namun sebagian besar warga DIY tidak menyetujuinya. Rakyat DIY tetap menginginkan jabatan gubernur di pegang oleh Sultan HB 10. Sejurus dengan pemerintah HB 10 juga ingin mengundurkan diri dari jabatan gubernur. Rakyat DIY semakin di buat bingung oleh semua ini.

Pemerintah mengusulkan Sultan HB tetap menjadi gubernur tetapi akan ada jabatan gubernur lain yang dihasilkan dari pemilihan umum. Sultan HB hanya sebagai penasehat dari gubernur yang menang pemilihan. Intinya DIY akan di pimpin oleh dua gubernur, hal tersebut pastilah akan membuat rakyat DIY semakin bingung harus bagaimana, dan kepada siapa harus menurut?

Seharusnya pemerintah harus tetap menghargai monarki dari DIY yang sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menjaga keistimewaan DIY. Seperti halnya HB 9 dengan sangat antusias Kesultanan Yogyakarta menjadi bagaian dari NKRI dan menyediakan kota Yogyakarta menjadi ibukota sementara RI yang waktu itu sedang kacau balau. Yogyakarta merupakan pioner dari kerajaan-kerajaan yang rela bergabung dengan NKRI, tetapi kenapa sekarang NKRI mencabik-cabik Yogyakarta yang akan memasung monarki yang tersisa di NKRI.

Biarkanlah Yogyakarta ini damai dan tidak di pusingkan dengan pemilihan gubernur. Sudah pasti yang menjadi gubernur dari DIY adalah Sultah HB dan yang jadi wakilnya adalah Sri Pakualaman. ini bukan hanya sebuah simbol budaya tetapi ini adalah simbol dari sistem monarki yang tetap demokratis karena rakyat DIY masih mengingikan Sultan tetap menjadi gubernur. Demokratsi di NKRi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Bila Sultan HB 10 sudah ingin pensiun serahkan saja jabatan gubernur kepaa adiknya karena sultan HB 10 tidak punya anak laki-laki, selesaikan masalah dari siapa yang akan menjadi gubernur selanjutnya di Yogyakarta. Rakyat Yogyakarta percaya pada sultan. Sudah banyak keikhlasan yang di berikan DIY untuk NKRI ini. Tolong mengertilah untuk Yogyakarta.